Beberapa hari yang lalu, saya mengikuti seminar leadership yang menggunakan mazhab John C. Maxwell untuk memotivasi semua peserta bagaimana menjadi pemimpin yang hebat dengan panduan 21 Irrefutable Laws of Leadership. Banyak hal yang saya pelajari dalam seminar tersebut dan itu juga memberikan wawasan baru tentang bagaimana kita bersikap dan merubah perspektif kita sebagai seorang pemimpin. Dalam beberapa sesi, peserta diminta untuk membuat presentasi dan menjelaskan hasil diskusi setiap kelompok untuk ditampilkan di hadapan peserta lain.
Hal yang cukup menarik bagi saya adalah ketika pemateri menanyakan kepada seluruh peserta tentang impian mereka karena kebanyakan peserta berprofesi sebagai guru. Pertanyaan yang diberikan cukup sederhana.
"Siapa di antara Bapak Ibu guru di sini yang sejak awal memang bercita-cita menjadi guru?"
Ruangan yang tadinya ramai mendadak senyap.
Saya menoleh ke kanan dan ke kiri. Hampir 200 orang guru berkumpul di ruangan itu. Mulai dari guru TK, SD, SMP, SMA dan juga SMK. Para pendidik yang setiap harinya berdiri di depan kelas, membentuk karakter generasi bangsa. Tapi saat pertanyaan itu dilontarkan...
Tidak satu pun tangan yang terangkat.
Nol. Kosong. Tidak ada.
Saya tertegun. Bukan karena saya mengharapkan jawaban yang berbeda, tapi karena keheningan itu terlalu jujur. Keheningan itu berbicara lebih keras dari seribu kata.
Bukan Pilihan, Tapi Jalan Terakhir
Adegan di atas bukanlah kritik kepada para guru hebat yang hadir saat itu. Justru sebaliknya, itu adalah cermin bagi kita semua, terutama bagi para pembuat kebijakan. Para guru yang hadir adalah orang-orang luar biasa yang tetap bertahan di profesi ini meskipun awalnya bukan karena pilihan.
Mereka adalah bukti bahwa pengabdian bisa tumbuh dari mana saja, termasuk dari ketidaksengajaan.
Tapi persoalannya bukan pada individu guru. Persoalannya adalah pada sistem yang membuat profesi ini tidak lagi menarik bagi generasi muda yang sedang memimpikan masa depannya.
Mengapa menjadi guru bukan lagi pilihan?
Jawabannya pahit dan sistemik: kesejahteraan yang tak kunjung membaik, stigma sosial yang merendahkan, dan kebijakan negara yang seringkali hanya sebatas seremoni tanpa aksi nyata.
Perbandingan Gaji: Jauh Tertinggal di ASEAN
Mari kita bicara dengan angka. Data Jobstreet per Agustus 2025 menunjukkan posisi Indonesia benar-benar memprihatinkan. Gaji guru di Indonesia berada di urutan terbawah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.
Berikut perbandingannya:
| Negara | Kisaran Gaji Guru per Bulan (dalam Rupiah) |
|---|---|
| Singapura | Rp66,3 juta - Rp84 juta |
| Brunei Darussalam | Rp31,6 juta - Rp50,6 juta |
| Malaysia | Rp10,5 juta - Rp25 juta |
| Thailand | Rp9,2 juta - Rp14,9 juta |
| Vietnam | Rp11,4 juta - Rp16,3 juta |
| Filipina | Rp8,1 juta - Rp8,5 juta |
| Indonesia | Rp3,8 juta - Rp5,5 juta |
Sumber: Jobstreet, dikutip berbagai media
Perhatikan: gaji guru di Indonesia masih di bawah Filipina dan Vietnam. Padahal beban kerja guru Indonesia sangat berat, tidak hanya mengajar, tetapi juga dibebani administrasi yang menumpuk. Di tengah tuntutan hidup yang semakin kompleks, banyak lulusan baru lebih memilih dunia kerja yang menawarkan penghasilan lebih pasti.
Negara-negara yang Menghormati Gurunya
Bandingkan dengan negara seperti Finlandia, yang terkenal dengan sistem pendidikannya yang berkualitas tinggi. Di Finlandia, guru memiliki gaji yang kompetitif, beban kerja yang relatif ringan, dan otonomi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.
Di Singapura dan Korea Selatan, guru justru berasal dari lulusan terbaik karena negara menempatkan pendidikan sebagai sektor strategis. Status sosial guru di negara-negara ini sangat tinggi dan dihormati oleh masyarakat.
Mengapa? Karena negara-negara tersebut paham bahwa kualitas pendidikan tidak akan pernah melebihi kualitas para gurunya. Mereka memperlakukan guru sebagai investasi, bukan beban anggaran.
Di Indonesia, ironisnya, guru sering ditempatkan sebagai simbol moral, bukan subjek keadilan ekonomi. Mereka dirayakan dalam bahasa, tetapi dinegosiasikan dalam kebijakan. Mereka dipuji dalam seremoni, tetapi diabaikan dalam struktur.
Cerita Pahit: Dulu Kita Diekspor, Kini Tertinggal
Ada satu fakta sejarah yang mungkin tidak banyak diketahui generasi muda: dulu, Indonesia pernah menjadi "eksportir" guru ke Malaysia.
Kisah ini bermula pada akhir tahun 1960-an. Saat itu, Malaysia yang masih merintis sistem pendidikannya justru meminta bantuan guru dari Indonesia. Antara tahun 1969 hingga 1972, lebih dari 175 guru Indonesia diutus untuk mengajar di Malaysia. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga ikut menyusun kurikulum, bahkan menjadi fondasi berdirinya universitas teknik negeri jiran.
Bayangkan: Negara tetangga mengakui kualitas guru kita. Mereka memburu guru-guru Indonesia. Bahkan, Malaysia secara langsung melobi pengajar Indonesia agar bersedia dikirim ke negeri itu.
Salah satu yang terkenal adalah Imaduddin Abdulrahim, pengajar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), yang berkontribusi dalam merancang kurikulum di Technical College Malaysia (yang kemudian menjadi universitas kebangsaan).
Para guru Indonesia yang dikirim ke Malaysia saat itu mendapatkan fasilitas yang memadai seperti rumah, kebutuhan pokok, dan gaji yang mencapai 900 dolar Malaysia. Sebuah jumlah yang sangat fantastis pada zamannya.
Tapi lihat sekarang.
Malaysia sudah berjalan jauh. Universitas-universitas mereka kerap masuk dalam daftar kampus terbaik dunia, dan gaji guru di sana mencapai Rp10,5 juta hingga Rp25 juta per bulan. Sementara kita... masih berdebat tentang nasib guru honorer yang digaji ratusan ribu per bulan.
Kita dulu menjadi "guru" bagi negara tetangga. Kini kita tertinggal. Bahkan di belakang Filipina dan Vietnam.
Kebijakan Pemerintah: Ada Kemajuan, Tapi Jauh dari Cukup
Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Pada tahun 2026, pemerintah mulai mengimplementasikan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) secara bulanan untuk lebih dari 1,2 juta guru ASN dengan anggaran mencapai Rp72,2 triliun. Ini tentu langkah maju.
Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 juga memberikan kepastian hukum bagi guru non-ASN hingga akhir tahun 2026.
Namun, angka kesejahteraan guru honorer masih menjadi pekerjaan rumah besar. Banyak guru yang justru dibayar dengan gaji di bawah UMR. Bahkan, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyebut ada guru yang digaji ratusan ribu per bulan.
Ketika Menteri Keuangan, Sri Mulyani sempat melontarkan pernyataan tentang "apakah seluruh gaji guru dan dosen harus ditanggung oleh negara", publik pun ramai mengkritik. Pertanyaan semacam itu, disadari atau tidak, mengaburkan makna luhur dari profesi sebagai pendidik.
Stigma Sosial: Guru Dipuji, Tapi Tak Dihargai
Selain persoalan gaji, ada masalah yang lebih dalam: stigma sosial.
Di masyarakat kita, guru memang dipuji, tapi seringkali hanya di permukaan. Mereka disebut "pahlawan tanpa tanda jasa", "lentera peradaban", dan sederet julukan mulia lainnya. Tapi apakah penghormatan itu memiliki konsekuensi material?
Profesor Sosiologi Pendidikan dari Stanford University, David Labaree, pernah mengatakan bahwa profesi guru itu "mulia tapi tidak bergengsi" ( noble but not prestigious ). Ini terjadi karena masyarakat mengagumi fungsi sosialnya, tetapi tidak memberi imbalan yang sepadan.
Generasi muda melihat realitas ini. Mereka tahu bahwa menjadi guru berarti penghasilan yang tidak pasti, status yang kurang dihormati, dan beban kerja yang terus bertambah. Akibatnya, semakin sedikit fresh graduate yang berminat menjadi guru.
Inilah paradoks Indonesia Emas 2045: kita ingin melahirkan sumber daya manusia unggul, tetapi justru profesi yang membentuk generasi emas itu tidak diminati.
Penutup: Kapan Tangan-tangan Itu Akan Terangkat?
Saya pulang dari seminar dengan perasaan yang campur aduk. Saya membayangkan kembali ruangan yang sunyi saat pertanyaan itu dilontarkan. Sekitar 200 pasang mata menunduk. Bukan karena malu, saya yakin. Tapi karena mereka sadar: mereka ada di profesi ini bukan karena mimpi, melainkan karena keadaan.
Seorang guru TK yang awalnya ingin jadi perawat. Seorang guru SMP yang terjun ke dunia pendidikan karena tidak diterima di jurusan impiannya. Seorang guru SMK yang mengajar karena itu satu-satunya pekerjaan yang tersedia saat itu.
Mereka tetap hebat. Mereka tetap mengabdi. Mereka tetap berdiri di depan kelas setiap pagi dengan sisa-sisa idealismenya.
Tapi pertanyaan untuk kita semua, terutama para pembuat kebijakan adalah: kapan tangan-tangan itu akan terangkat?
Kapan ada guru yang dengan bangga mengaku bahwa menjadi guru adalah pilihan pertama, bukan jalan terakhir?
Karena selama pertanyaan sederhana itu masih dijawab dengan keheningan, selama itu pula pendidikan kita belum benar-benar merdeka.
Seperti yang ditulis sebuah opini di Kompas.com, "ukuran sebuah bangsa bukan terletak pada seberapa indah ia merayakan kerja dan pendidikan, tetapi pada seberapa adil ia memperlakukan mereka yang hidup di dalamnya".
Kita masih punya pekerjaan besar yang belum selesai.
Sumber:
Fajar.co.id. (2025). Gaji Guru di Indonesia Terendah Dibanding 6 Negara ASEAN.
Pikiran Rakyat. (2024). 4 Negara yang Paling Memperhatikan Nasib Guru, Bagaimana di Indonesia?
Radar Madura. (2026). Mimpi Indonesia Emas: Mengapa Fresh Graduate Tak Lagi Melirik Profesi Guru?
RRI.co.id. (2026). Govt Starts Monthly Teacher Allowance Payments in 2026.
Suryamalang.com. (2025). Daftar Gaji Guru 2025 di 6 Negara Tetangga.
IPGCE. (2025). In What Countries Are Teachers Most Respected?
Kompasiana.com. (2025). Dahulu Guru Kita "Diekspor" ke Malaysia, Kini Gajinya Masih Jadi Perdebatan.
Kompas.com. (2026). Guru, Buruh yang Dirayakan tapi Dibiarkan Bertahan.